Edu News

Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020 . Ujian  Nasional  atau UN Perbaikan adalah ujian nasional yang diselenggarakan untuk peserta didik pada jenjang SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK, dan Program Paket C yang mencapai nilai UN kurang dari atau sama dengan 55.0 (lima puluh lima koma nol). Pendaftaran UNP 2015/2016  akan dibuka Tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 16 Juli 2016. Ujian  Nasional  Perbaikan atau UNP diperuntukkan hanya bagi siswa yang berkeinginan untuk memperbaiki nilai tersebut. Setiap calon peserta UNP harus melakukan pendaftaran secara online secara mandiri melalui laman  http://unp.kemdikbud.go.id/ Untuk calon peserta yang belum mendaftar, silahkan klik menu "Pendaftaran", untuk yang sudah mendaftar silahkan klik menu "Login" Cara Pendaftaran Sebelum mendaftar, Anda harus memiliki Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN)/Surat Keterangan Hasil Ujian dari sekolah tahun pelajaran 2014/2015. P

Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020 . Pemerintah akan masih membuka peluang adanya seleksi CPNS Guru tahun 2016 . Rekrutmen guru PNS sesuai analisis jabatan di masing-masing daerah untuk mengganti sekira 500.000 guru yang akan pensiun hingga 2019. Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Surapranata mengatakan, penambahan guru PNS akan tetap dilakukan meski bukan karena ada guru yang pensiun. Rekrutmen guru PNS melalui Guru Garis Depan (GGD) dan penerimaan guru akan dibuka melalui mekanisme lain. ”Tetapi, harus dihitung dulu analisis jabatan oleh masing-masing daerah yang akan menentukan kebutuhan guru di daerahnya,” katanya ketika dihubungi KORAN SINDO kemarin. Menurut dia, pemerintah tidak merasa khawatir dengan pensiunnya sekitar setengah juta guru tersebut. Kelas-kelas dijamin tidak akan kekurangan guru karena akan ada analisis jabatan yang menja

Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020 . Jakarta-Humas BKN, Kepala Biro Humas BKN, Tumpak Hutabarat menjelaskan hingga saat ini Pemerintah belum membuka formasi CPNS 2016. Namun tidak ada salahnya jika saat ini instansi daerah sudah melakukan analisa kebutuhan pegawai , sehingga jika nantinya ada peluang pengajuan formasi, sudah tergambar jelas kuantitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibutuhkan. Pernyataan itu disampaikan Tumpak Hutabarat dalam audiensi dengan sejumlah anggota DPRD dari Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kamis (26/1/2016), di Gedung I, Kantor Pusat BKN. Kepada para anggota dewan, Tumpak juga menjelaskan Pemerintah daerah perlu pula membangun komitmen para ASN daerah untuk serius menjalankan pekerjaan sebagai abdi negara. “Pada birokrasi, setiap pekerjaan yang dilakukan ASN harus dilaporkan kepada atasannya yang kemudian akan dinilai berdasarkan sasaran kinerja pegawai (SKP). Auditor kepegawaian akan

Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020 . Teror di pusat perbelanjaan Sarinah, Kamis (14/1/2016), lalu sangat mengguncang Indonesia, khususnya dari segi pengamanan. Banyak orang menilai pihak keamanan 'kecolongan' dalam peristiwa itu.  Terkait hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan lantas menyebar pesan berantai terkait bom Sarinah. Dia menyerukan masyarakat melihat sisi terang dari upaya kepolisian melawan terorisme.Menurut mantan rektor paramadina ini, baik teroris dan polisi melakukan segala upaya mencapai tujuan mereka. Polri berupaya hentikan aksi teror dan teroris berusaha membuat kekacauan."Bagi teroris, mencoba 100 kali dan terjadi 1 kali saja lalu sering disebut sukses. Bagi yang mencegah. Itu dia berhasil mencegah 99 kali; 1 kali terjadi saja, lalu disebut gagal , " kata Anies dalam pesannya, Minggu (17/1/2016). Masyarakat Indonesia, menurutnya harus melihat sesuatu secara me

Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020 . Masalah honorer kategori dua (K2) ternyata sudah sampai di kuping ILO (International Labour Organization). ‎Organisasi buruh dunia ini bahkan berencana membawa masalah “perbudakan” honorer K2 tersebut ke Mahkamah Internasional. “Pada Mei 2015, saya sudah diwawancarai perwakilan dari ILO. Saya sudah mengungkapkan seluruh masalah honorer K2,” kata‎ Ketua Tim Investigasi Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Riyanto Agung Subekti ‎alias Itong , Sabtu (16/1). Menurut Itong, perwakilan ILO mengaku prihatin dengan honor yang diterima honorer per bulan. Sehingga ILO mengganggap, ini merupakan tindakan perbudakan yang tidak manusiawi. “Mereka juga heran dengan sikap pemerintah yang tidak konsisten dengan janji-janjinya,” ujarnya. Jika masalah perbudakan ini tidak segera ada penyelesaiannya, lanjut Itong, ILO akan membawa masalah tersebut ke Mahkamah Internasional. Keyakinan Itong ini lantaran